Melki Laka Lena Calon Gubernur Partai Golkar dalam pilgub NTT 2018

Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Pemenangan Pemilu (PP) Indonesia II DPP Partai Golkar yang membawahi seluruh Indonesia Timur termasuk NTT, Ahmad Hidayat Mus menjelaskan Tim Pilkada Pusat tidak pernah merekomendasikan nama lain selain Melki Laka Lena sebagai satu-satunya calon gubernur Partai Golkar dalam pilgub NTT 2018. “Kami ikuti semua mekanisme organisasi yaitu mendengar aspirasi seluruh peserta musdalub Partai Golkar Provinsi NTT yang mengusung Melki Laka Lena secara aklamasi maju sebagai Cagub NTT. Dan berdasar hasil survei angkanya Melki Laka Lena makin meningkat dari waktu ke waktu,” kata Ahmad. Ia menambahkan, Keputusan Partai Golkar terkait Pilgub NTT ditentukan oleh mekanisme dan aturan main, bukan ditentukan oleh orang per orang pengurus DPP Partai Golkar. Apalagi ditentukan oleh orang lain di luar Partai Golkar.

Proses pembuatan SK bagi pasangan calon yang diusung oleh Partai Golkar dilakukan secara bertahap. Setelah mekanisme di tingkat daerah dan survei, kemudian dibahas dan diputuskan di tim Pilkada pusat. Maka selanjutnya proses pembuatan SK pasangan calon harus diparaf oleh Ketua PP wilayah Bali Nusra dan Ketua Korbid PP Indonesia II sebelum dibuat SK pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar. “Sampai saat ini putusan tim Pilkada pusat masih mengusung Melki Laka Lena sebagai Cagub NTT,” tegas Ahmad lagi. Terkait isu bahwa sudah ada SK untuk orang tertentu, Ahmad menegaskan bahwa proses SK sama sekali belum berjalan dan belum diparaf. “Tidak ada SK DPP Partai Golkar yang sudah keluar untuk pasangan calon di Pilgub NTT,” tegasnya. Ia mengatakan, pihaknya terus menjajaki kemungkinan koalisi dengan DPP partai politik baik Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKB, PKS maupun Hanura. Partai Golkar terus mengupayakan koalisi besar dapat dibangun dalam Pilgub NTT 2018 mendatang. Menurutnya, DPP Golkar menaruh hormat dan apresiasi positif terhadap keputusan ketua dan seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi NTT beserta DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-NTT yang setia dan konsisten menjalankan aturan main dan mekanisme Partai Golkar melalui dinamika politik internal akibat kasus hukum Ketum Setya Novanto.

Konsensus bersama dan musyawarah mufakat dalam mencari solusi berbagai masalah di Partai Golkar hanya bisa terjadi kalau semua pihak taat dan patuh pada aturan main dan mekanisme partai. “Tim pilkada pusat DPP Partai Golkar dalam waktu dekat segera membahas dan memutuskan nama pasangan calon yang diusung Partai Golkar dan parpol yang berkoalisi dalam Pilgub NTT,” kata Ahmad. Sebelumnya saat melantik pengurus DPD I Golkar NTT, Jumat (8/11), Plt. Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham menegaskan Partai Golkar tetap berkoalisi dengan Partai Nasdem di Pilgub NTT. Terbuka kemungkinan ada partai lain yang akan merapat. Partai yang dimaksud itu adalah Hanura yang sudah menyatakan berkoalisi dengan NasDem. Namun, figur yang diusung adalah Victor Bungtilu Laiskodat-Joseph Nae Soi. Bukan Melki Laka Lena.

Idrus mengatakan DPP Partai Golkar akan segera memplenokan keputusan DPP terkait Pilgub NTT. Menurutnya, banyak kader yang disiapkan. Namun Golkar berpatokan pada hasil survei. Sebab, Golkar tidak bisa mengingkari keinginan rakyat. “Dalam kontestasi politik kita ingin menang sehingga harus berdasar survei. Jadi siapa yang ditentukan nanti akan diplenokan minggu depan,” ujar Idrus. Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena enggan berkomentar soal nasib dirinya yang sempat dikabarkan mundur dari pencalonan. Kepada wartawan, Melki mengatakan dirinya masih menunggu keputusan akhir DPP. Ia pun siap melaksanakan apa pun keputusan DPP. “Menunggu saja keputusan DPP. Saya belum bisa berkomentar,” ujar Melki.

Di bagian lain, jalan bagi Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum Partai Golkar pengganti Setya Novanto makin mulus. Selain mendapat dukungan dari mayoritas DPD provinsi, menteri perindustrian itu mengantongi sokongan dari tiga ormas pendiri Golkar.

Hari Minggu 10 Desember 2017  pimpinan tiga ormas tersebut berkumpul untuk menyampaikan dukungan. Mereka adalah Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono, dan Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin. Agung menilai, Partai Golkar memiliki banyak figur yang potensial menjadi ketua umum. Namun, saat ini partai beringin itu membutuhkan figur yang bisa menjadi pendongkrak elektabilitas. ’’Dengan situasi dan dinamika saat ini, figur yang paling tepat adalah Airlangga,’’ ujarnya. Dia menegaskan, tiga ormas pendiri Partai Golkar mendesak DPP segera mengadakan rapat pleno untuk menentukan jadwal munaslub. Sebab, munaslub merupakan jawaban untuk mengakhiri situasi yang mendegradasi elektabilitas Partai Golkar. ’’Mengingat ini akhir tahun dan akan masuk tahun politik, munaslub harus diselenggarakan dengan kepemimpinan yang legitimasinya kuat,’’ tegasnya.

Ade Komarudin meminta DPP mengadakan munaslub selambatnya pada 20 Desember. Selain pendaftaran calon di pilkada, Partai Golkar harus bersiap diri menyusun daftar calon legislatif. ’’Kalau kita masih main-main dengan kepentingan sendiri, kasihan partai ini,’’ tuturnya. Sosok Airlangga, kata Ade, juga telah resmi didukung SOKSI. Menurut dia, Airlangga menjadi bagian komitmen Partai Golkar dalam mendukung Presiden Jokowi. Sebab, dukungan beringin kepada Jokowi saat ini belum terlihat maksimal. ’’Konsistensi mendukung Presiden Jokowi bukan hanya di atas kertas, tapi harus riil,’’ katanya. Roem Kono menuturkan, munaslub seharusnya bisa dilaksanakan sejak dini demi penyelamatan Partai Golkar. Menurut dia, upaya itu bukan untuk meninggalkan Setnov, tetapi menyelesaikan masalah internal di Partai Golkar. ’’Munaslub ini bertujuan mempercepat keutuhan Partai Golkar dan memberikan bantuan hukum kepada Pak SN (Setnov, Red) agar meringankan persoalan hukum yang dihadapi,’’ terangnya.