DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Tidak Menghadiri Pertemuan Dengan Presiden

Sejumlah Ketua DPD 1 Partai Golkar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis pagi (30/11) tadi. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni terkait rencana Munaslub Partai Golkar. Salah satu Ketua DPD yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut ialah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Melki Laka Lena. Melki menjelaskan alasan dirinya tidak ikut menemui presiden karena menghormati hasil sidang pleno, Selasa pekan kemarin. Menurut Melki, terlalu dini Golkar membicarakan Munaslub untuk menentukan pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum.

Berdasarkan hasil rapat pleno yang telah disepakati bersama, pelaksanaan Munaslub ditentukan berdasarkan putusan sidang praperadilan Novanto. "Karena saya mematuhi pleno saya tidak hadir. Kalau hasil pleno kan (Munaslub) nunggu praperadilan," jelas Melki saat menjadi pembicara didiskusi Dialektika Demokrasi 'Kursi Kosong Ketua DPR' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11). Melki menyadari, banyak desakan yang meminta Golkar segera melakukan Munaslub agar jabatan Ketua DPR tidak ikut tersandera. Meski begitu Melki menilai, Golkar juga perlu menunggu hasil praperadilan Novanto sesuai hasil kesepakatan rapat pleno. "Sebagai negara hukum kita harus sabar menunggu hasil praperadilan," ujar Melki

Munaslub Partai Golkar Tidak Mempengaruhi SK Cagub NTB 2018

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB bergeming terkait isu Munaslub Partai Golkar. Terutama menyangkut Surat Keputusan (SK) H.Moh.Suhaili FT selaku bakal calon Gubernur NTB 2018. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyerahkan langsung SK tersebut pada 30 April 2017 kepada Ketua DPD I Partai Golkar NTB H.Moh Suhaili. Penyerahan SK itu disaksikan sejumlah petinggi Partai Golkar dan diliput banyak media. Kini, lebih kurang enam bulan setelah penyerahan SK tersebut. Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB Hj. Baiq Isvi Rupaeda angkat bicara. Politisi cantik itu menegaskan Munaslub Golkar tidak memengaruhi SK untuk Suhaili. “Insha Allah SK untuk pak Suhaili tidak akan berubah,” ujar Isvi kepada wartawan di Kantor DPRD NTB tadi siang (30/11).

Isvi yang juga Ketua DPRD NTB itu mengutip pendapat Plt Ketum Golkar Idrus Marham bahwa SK tersebut merupakan keputusan lembaga. Artinya, bukan keputusan pribadi yang dapat diubah. Dia optimistis jika SK Partai Golkar itu tidak berubah usai Munaslub Partai Golkar. Terlebih, saat ini, Suhaili menggandeng H. Muh Amin selaku bakal calon Wakil Gubernur NTB. Ketua DPW Nasdem NTB itu kini masih menjabat Wakil Gubernur NTB mendampingi TG.KH. M. Zainul Majdi, MA.

Partai Golkar & Assagaff Untuk Pilgub Maluku, Sayonara PDIP

PKS  menjadi satu-satunya Parpol yang masih ditunggu oleh Said Assagaff sebelum bertarung di Pillgub Maluku. Sementara, selamat tinggal  koalisi Golkar-PDIP telah beredar. Benarkah? Harapan koalisi Golkar-PDIP telah pupus. Pasalnya, Assagaff mengambil Andreas Rentanubun Bupati Maluku Tenggara (Malra) dua periode sebagai pendamping. Itu sebab koalisi  dua raksasa parpol dipastikan kandas. Said Assagaff mengaku siap menggelar deklarasi pasangan calon bersama Rentanubun. Meski rekomendasi Partai Demokrat untuk dirinya dan Bupati Malra dua periode itu telah dikantongi untuk persyaratan dukungan kursi Parpol bersama Golkar, dia masih berharap pada PKS.

Ditanya soal harapan dirinya menggandeng kader internal PDIP Maluku Edwin Huwae sebagai pasangan calon wakil Gubernur, Assagaff hanya menjawab lirih. “Seng (lagi), tapi masa ose tanya itu ke beta, tanya ke mereka (PDIP) sana,” kata Assagaff dalam dialek Ambon, sebelum menuju mobil. Terpisah, Ketua DPW PKS Maluku Azis Sangkala dimintai konfirmasi soal penyampaian rekomendasi resmi bagi Assagaff dan calon pendampingnya ternyata ditunda. Azis mengaku sedianya penyampaian rekomendasi itu dilakukan kemarin.  “Tapi rapat (pemberian rekomendasi) ditunda. Tidak tahu kenapa,” terang Sangkala melalui sebuah pesan singkat kepada Kabar Timur.

Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Balon Gubernur-Wakil Gubernur DPD PDIP Maluku Hendrik Sahureka menegaskan, karena Said Assagaff telah mengambil Andreas Rentanubun sebagai calon Wakil Gubernur, harapan koalisi PDIP-Golkar menjadi nihil. “Jadi bagaimana mungkin berkoalisi dengan Golkar? PDIP hanya mau katakan Sayonara untuk Pa Assagaff dan Golkar,” tandas Sahureka mengutip salah satu kata dalam bahasa Jepang yang artinya ‘selamat tinggal’ itu.

Kabar lain yang berhasil dihimpun Kabar Timur menyebutkan, harapan Assagaf direkomendasi PDIP memang sudah nihil. Hanya saja, tak bisa dipungkiri bila dinamika politik “SA-EH” masih riang dipublik Maluku.  Harapan publik duet “SA-EH”  di Pilkada Maluku masih memungkinkan terjadi. “Dimana-mana politik saling menjegal kepentingan masing-masing figur dan kader. PDIP masih belum putuskan rekomendasi kepada siapa. Semua masih berpeluang mendapatkan rekomendasi itu,” sebut salah satu politisi PDIP kepada Kabar Timur, kemarin.

Siapapun yang berproses di PDIP akan berpeluang sama sepenjang rekomendasi resmi belum dikeluarkan. “Saya kira mari kita berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.  Sehingga dinamika politik ini memberikan hawa yang positif juga,” terangnya menutup. (KTA) Harapan koalisi Golkar-PDIP telah pupus. Pasalnya, Assagaff mengambil Andreas Rentanubun Bupati Maluku Tenggara (Malra) dua periode sebagai pendamping. Itu sebab koalisi  dua raksasa parpol dipastikan kandas. Kepada Kabar Timur, Said Assagaff mengaku siap menggelar deklarasi pasangan calon bersama Rentanubun. Meski rekomendasi Partai Demokrat untuk dirinya dan Bupati Malra dua periode itu telah dikantongi untuk persyaratan dukungan kursi Parpol bersama Golkar, dia masih berharap pada PKS. “Masih tunggu rekomendasi PKS untuk Pa Andre, biar satu kali jalan kita deklarasi,” aku Assagaff ditemui di salah satu rumah kopi, kawasan jalan Sam Ratulangi Rabu (29/11), kemarin. Ditanya soal harapan dirinya menggandeng kader internal PDIP Maluku Edwin Huwae sebagai pasangan calon wakil Gubernur, Assagaff hanya menjawab lirih. “Seng (lagi), tapi masa ose tanya itu ke beta, tanya ke mereka (PDIP) sana,” kata Assagaff dalam dialek Ambon, sebelum menuju mobil.

Terpisah, Ketua DPW PKS Maluku Azis Sangkala dimintai konfirmasi soal penyampaian rekomendasi resmi bagi Assagaff dan calon pendampingnya ternyata ditunda. Azis mengaku sedianya penyampaian rekomendasi itu dilakukan kemarin. “Tapi rapat (pemberian rekomendasi) ditunda. Tidak tahu kenapa,” terang Sangkala melalui sebuah pesan singkat kepada Kabar Timur.Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Balon Gubernur-Wakil Gubernur DPD PDIP Maluku Hendrik Sahureka menegaskan, karena Said Assagaff telah mengambil Andreas Rentanubun sebagai calon Wakil Gubernur, harapan koalisi PDIP-Golkar menjadi nihil.  “Jadi bagaimana mungkin berkoalisi dengan Golkar? PDIP hanya mau katakan Sayonara untuk Pa Assagaff dan Golkar,” tandas Sahureka mengutip salah satu kata dalam bahasa Jepang yang artinya ‘selamat tinggal’ itu.

Harapan Assagaf direkomendasi PDIP memang sudah nihil. Hanya saja, tak bisa dipungkiri bila dinamika politik “SA-EH” masih riang dipublik Maluku.  Harapan publik duet “SA-EH”  di Pilkada Maluku masih memungkinkan terjadi.  “Dimana-mana politik saling menjegal kepentingan masing-masing figur dan kader. PDIP masih belum putuskan rekomendasi kepada siapa. Semua masih berpeluang mendapatkan rekomendasi itu,” sebut salah satu politisi PDIP kepada Kabar Timur, kemarin. Siapapun yang berproses di PDIP akan berpeluang sama sepenjang rekomendasi resmi belum dikeluarkan. “Saya kira mari kita berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.  Sehingga dinamika politik ini memberikan hawa yang positif juga,” terangnya menutup.

DPD I Golkar Bahas Persiapan Pemilu Dengan Airlangga Hartarto

DPD I Golkar  mengadakan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Ketua DPD Bali I Ketut Sudikerta sebut pertemuan tersebut hanya persiapan menuju Pilgub 2018 dan Pileg 2019. "Tadi kita mendengarkan arahan-arahan dari Pak Airlangga untuk menyikapi Golkar ke depan. Kita mendengarkan aspirasi dari beliau untuk kita ajak bersama-sama menjaga solidaritas partai kita di hajatan perelatan Pilkada dan Pileg 2019," kata Sudikerta di rumah dinas Airlangga. Pada pertemuan tersebut, Sudikerta menuturkan seluruh DPD I yang hadir sepakat untuk menjaga solidaritas demi menjaga citra Golkar. "Sepakat untuk mengajak kita semua sebagai kader partai untuk membangun citra yang bagus melalui solidaritas kader kita di semua jajaran," ujarnya.

Senada dengan Sudikerta, Ketua DPD Aceh TM Nurlif menepis jika pertemuan tersebut untuk membahas pergantian ketua umum. Ia mengatakan pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa untuk persiapan tahun politik. "Kalau silaturahmi ya biasalah, sesama kader Partai Golkar ya kita bicara soal bagaimana supaya Golkar bisa memenangkan Pemilu 2019, kemudian bisa menang Pilkada-Pilkada di 2018," tutur Nurlif. Dengan adanya pertemuan tersebut, ia berharap agar konsolidasi yang sedang dilakukan dapat mengikis perbedaan yang terjadi di internal Golkar. Ia pun meyakini bahwa saat ini Golkar sudah terkonsolider dengan baik. "Kita berharap konsolidasi yang akan kita lakukan ini bisa menyatukan kembali perbedaan-pandangan mungkin. Dan Insya Allah saya kira ini akan terkonsolider dengan baik," sebutnya.

Golkar Papua: “Usung Airlangga, elite partai supaya tenangkan diri”

Plt Ketua DPD I Golkar Papua, Aziz Samual tak setuju dengan pertemuan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto bersama sejumlah pengurus DPD I di rumah dinas Widya Chandra, Rabu (29/11). Menurut Aziz, hal itu justru memperkeruh suasana Golkar yang tengah dilanda badai usai Setya Novanto ditahan KPK karena korupsi e-KTP. Aziz mencium ada sebuah desain agar Airlangga mengambil alih Partai Golkar. Menurut dia, hal itu malah bisa memecah belah Golkar seperti era Aburizal Bakrie dan Agung Laksono terdahulu. "Ini sebuah desain, kan ada mekanisme, tidak perlu mendorong-dorong, ikuti saja mekanisme yang sudah ada, kan mendorong-dorong Airlangga-Airlangga itu akhirnya jadi tidak bagus buat partai ini ke depan," kata Aziz, Kamis (30/11). "Kepada semua DPD I saya imbau agar bersabar, jangan buat keruh suasana, kita bangun bersama," tambah dia. Mekanisme yang dimaksud Aziz adalah hasil rapat pleno Golkar pada 21 November lalu. Keputusannya, menunjuk Idrus Marham sebagai plt ketua umum. Menunggu hasil praperadilan Novanto melawan KPK. Jika Novanto menang, maka ketua DPR itu masih jabat ketua umum. Jika kalah, akan dibahas lagi rencana munaslub.

Aziz pun menegaskan, tidak semua DPD I hadir dalam pertemuan dengan Airlangga semalam. Dia pun mengimbau kepada DPD I, boleh saja bermanuver, tapi harus taat azaz, jangan menyalahi mekanisme hasil rapat pleno Golkar 21 November lalu. "Saya tidak hadir dan tidak diundang semalam. Saya pikir juga belum semua yang hadir, NTT tidak, Papua tidak, Maluku tidak hadir, jadi belum solid, hanya spekulasi (solid dukung Airlangga)," kata Aziz. Soal setuju atau tidak dirinya munaslub, dia mengatakan, semua setuju digelar munaslub. Tapi, lagi-lagi dia mengingatkan, ada mekanisme partai yang harus dilalui sesuai dengan AD/ART. "Saya mengimbau kepada teman-teman apalagi elite partai, supaya tenangkan diri, jangan ada kebelah. Berikan kesempatan buat semua kader untuk bertarung kalau memang ada munaslub, tapi partai ada mekanisme," terang Aziz.

MKD DPR Tak Bisa Proses Setya Novanto

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tidak bisa memproses Ketua DPR Setya Novanto yang saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota MKD DPR Maman Imanul Haq mengatakan, pihaknya telah menyimpulkan bahwa status Novanto saat ini berbeda ketika kasus Papa Minta Saham dalam pencatutan nama Presiden Jokowi terkait terkait saham PT Freeport. “Kami mengambil kesimpulan bahwa proses yang dilalui oleh Setnov beda dengan kasus Papa Minta Saham,” kata Maman, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/11).

Maman menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Novanto, MKD tidak bisa mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, MKD baru bisa mengambil sikap setelah ada putusan hukum yang sedang dijalani Novanto. “Kalau kasus Papa Minta Saham itu adalah kasus pelanggaran etik maka MKD bisa langsung masuk. Sedangkan kasus e-KTP itu betul-betul proses hukum, harus melalui proses menunggu sampai keputusan hukum inkracht,” terangnya. Diketahui, meski berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan KPK, Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu berdasarkan hasil putusan Pleno Partai Golkar.

Fraksi Partai Golkar : “Tangani Erupsi Gunung Agung, Pemerintah Daerah Harus Sigap”

Erupsi Gunung Agung terus menjadi perhatian, terlebih lagi proses evakuasi warga serta wisatawan yang tengah berkunjung ke Pulau Dewata tersebut kian ditingkatkan. Meskipun ada beberapa warga yang menolak untuk diungsikan dengan alasan kepercayaan.

Anggota DPR RI komisi IV, dari Fraksi Partai Golkar A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan erupsinya Gunung Agung merupakan kehendak dari Ida Sanghyang Widhi dan tidak bisa ditolak maupun diminta. "Itu sudah kehendakNya. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik dari Ida Sanghyang Widhi," kata anggota fraksi Golkar dengan daerah pemilihan Bali ini. Ia pun sangat berharap Pemerintah Daerah yang selama ini sudah sigap, bisa lebih mengantisipasi hal-hal lain, bilamana bencana ini berlangsung lama.

Antisipasi yang dimaksudkan Bagus adalah, dalam hal menangani tempat tinggal untuk para pengungsi, sarana MCK, pendidikan sampai pada kesehatan pengungsi. "Asupan gizi juga perlu terjaga, mengingat tempat tinggalnya sangat rentan terkena penyakit," jelasnya.

Fraksi Golkar : “Pembangunan di Papua Harusnya Diangkat Media”

Anggota komisi I DPR RI fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, Apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi di Papua mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Karena masifnya pembangunan infrastruktur di Papua menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintahan Jokowi memajukan Papua. Sebagai salah contoh adalah pembangunan jalan trans papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat, jembatan, bandara, bendungan, dan lain sebagainya. “Memang dulu partai saya tidak mendukung Jokowi pada 2014, namun kita harus mengakui, untuk Papua sudah banyak sekali yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sampai sekarang sudah enam kali Jokowi berkunjung ke Papua dan dana yang diberikan pemerintah pusat ke Papua sangat besar” katanya, dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Social Media for Civic Education (SMCE), dalam tajuk “Peran Media Dalam Membangun Nasionalisme dan Optimisme Papua” dijakarta. Pada kesempatan yang sama, peneliti senior LIPI, Adriana Elisabeth menyarankan kepada generasi muda agar lebih giat membaca dan mencari informasi terkait Papua, dengan tidak hanya membaca berita tapi juga buku dan dokumen. “Kita harus memahami sejarah Papua, tanpa itu kita tidak bisa bicara tentang Papua. Mereka di Papua adalah saudara-saudara kita, bukan orang lain, katanya Dalam hal ini kami dari LIPI mengusulkan diadakannya dialog nasional terkait Papua, tujuannya agar kita saling memahami, tentunya kita ingin Papua selamanya dalam NKRI”, Presiden Jokowi sudah menunjuk tiga orang sebagai person in charge guna memfasilitasi dialog. “Jadi sudah ada kemajuan, tinggal ini dimaksimalkan. Ini suatu kemajuan, jadi selain pembangunan infrastruktur yang memang patut kita apresiasi, jalur dialogpun sudah ditempuh oleh Pemerintah,ujarnya Terkait peran media, Adriana Elisabeth memaparkan bahwa LIPI bersama bersama dewan pers terus berkoordinasi, rencananya pada 18 Desember 2017 kita akan ada agenda bersama. Disamping itu Media jelas memiliki peran penting dalam membangun Papua, karena itu sekecil apapun pembangunan di Papua sudah sewajarnya diangkat oleh media. Kelebihan dan kekurangan perlu diberitakan agar menjadi perbaikan”, paparnya Adriana Sementara itu, Direktur Eksekutif Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi Hariqoh Wibawa Sastria dalam presentasinya mengatakan, pesan bahwa Jokowi sangat serius membangun Papua telah sampai kepada orang-orang yang menyuarakan Papua merdeka. Sehingga sudah banyak yang kembali ke NKRI, memang masih ada beberapa yang menyuarakan kemerdekaan. Kepada mereka ini kita harus sabar dan sabar dengan terus memberikan fakta-fakta dan menunjukan niat baik yang tulus, ucapnya Lanjut, Hariqoh juga mengatakan, mengapresiasi peran media dalam menyampaikan berbagai kerja nyata Pemerintah di Papua dan harapan masyarakat Papua. Tinggal sekarang bagaimana fakta-fakta tersebut didistribusikan lebih strategis. Disamping itu juga, Media harus diapresiasi, karena cukup berimbang, kalau ada yang bilang media hanya mengutip TNI, Polisi atau Pemerintah saya kira kurang membaca. Karena satu dan dua hal kita boleh menggeneralisasi,” Hariqo menambahkan, di era digital setiap orang adalah diplomat, jadi sekarang ini diplomat bukan saja yang kuliah jurusan Hubungan Internasional, bukan saja yang bekerja di Kemenlu RI, bukan saja yang berdasi dan berkemeja rapi, tapi setiap pemuda adalah diplomat. “Sudah menjadi tugas setiap pemuda memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya dengan menyebarkan fakta-fakta pembangunan Papua lewat media sosial,” tandasnya.

Said Assagaff - Andreas Rentanubun Diusung Golkar Pada Pilgub Maluku 2018

Gubernur Maluku Said Assagaff memastikan berpasangan dengan Andreas Rentanubun sebagai bakal calon wagub untuk mengikuti Pilkada Maluku 2018. "Saya dan Andreas telah diberikan rekomendasi oleh Partai Golkar maupun Demokrat yang masing-masing enam kursi di DPRD Maluku, maka tidak ada alasan untuk mendaftar di KPU, selanjutnya mengikuti tahapan Pilkada 2018," kata Said. Apalagi Said telah diberikan rekomendasi oleh DPP PKS sebagai Balon Gubernur Maluku sehingga tinggal menetapkan wagub yang pastinya dengan Andreas, menyusul diusung Partai Golkar maupun Demokrat. "Saya 'kan birokrasi hampir 40 tahun dan Ketua DPD Partai Golkar Maluku sehingga mengetahui benar kondisi partai politik yang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil survei maupun menilai kinerja kandidat selama mengemban tugas," ujarnya. Said bahkan memastikan ada satu parpol dengan keterwakilan kursi di DPRD Maluku tergolong besar menawarkan memberikan rekomendasi yang telah ditandatangani ketua umum. "Saya sebenarnya dimintakan berangkat ke Jakarta, hanya untuk menerima rekomendasi tersebut. Namun karena kesibukan kerja sehingga membatalkan berangkat dan memutuskan biarlah rekomendasi itu diberikan kepada kandidat lainnya sehingga mencerminkan politik dinamis di pilkada Maluku," katanya.

Didesak rekomendasi PDI Perjuangan, dia menjelaskan, itu kewenangan parpol tersebut dengan legalitas utama di Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. "Saya menghargai keputusan PDI Perjuangan bila memberikan rekomendasi. Hanya saja, wagubnya tidak bisa lagi dari PDI Perjuangan karena tidak mungkin mengkhianati Andreas," ujar Said.

Dia juga menangguhkan rencana deklarasi bersama Andreas pada 29 November 2017 karena mempertimbangkan waktu yang tepat. "Saya memang berulang tahun ke-64 pada 29 November 2017. Namun ditangguhkan karena ada sejumlah parpol yang masih memproses pemberian rekomendasi sehingga nanti dijadwalkan waktu tepat untuk deklarasi," kata Said.

Pilkada Maluku 2018 kemungkinan hanya dua pasangan bakal calon gubernur dan wagub menyusul Komandan Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismael telah direkomendasikan Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB dan PKPI sebagai bakal calon gubernur. Sedangkan pasangan bakal calon gubernur dan wagub dari jalur perseorangan tidak ada. KPU Maluku membatalkan Herman Koedoeboen - Abdullah Vanath yang berdasarkan hasil perhitungan tim ternyata hanya memiliki 99.203 dari 165.151 persyaratan dukungan yang disampaikan pada Minggu.

luar Biasa pencapaian perekonomian Indonesia kata Ketum Golkar

Indonesia naik 19 peringkat menjadi posisi ke-72 terkait kemudahan berusaha. Hal itu berdasarkan laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018. Artinya, kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi dalam memperluas lapangan pekerjaan mendapatkan respon positif dari dunia internasional. Ketua DPR RI Setya Novanto menyambut baik laporan Bank Dunia tersebut. Ini menunjukan kecepatan Indonesia dalam memperbaiki iklim usaha. "Saya telah membaca laporannya. Capaian Indonesia luar biasa. Kita merupakan salah satu dari 10 reformer teratas dunia. Selama dua tahun berturut-turut, dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia melakukan 7 reformasi seperti penurunan biaya memulai usaha," kata Novanto, dalam rilisnya, Kamis (2/11). "Mengurangi biaya sambungan dan sertifikasi kabel internal, peningkatan akses perkreditan, dan memperbaiki sistem penagihan elektronik. Semua ini dilakukan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia," lanjut Novanto.

Novanto mengaku senang atas prestasi yang diraih Indonesia yang berada di peringkat ke-72 jauh lebih baik dari beberapa posisi negara tetangga di ASEAN, seperti Filipina (113), Kamboja (135), Laos (141), dan Myanmar (171). Di tingkat negara G-20, Indonesia mengungguli China (78), Afrika Selatan (82), Arab Saudi (92), India (100), Argentina (117), dan Brazil (125). "Laporan ini sekaligus menunjukan perekonomian Indonesia selalu on the track dan kita semakin optimis memasuki tahun 2018. Fundamental ekonomi makro kita juga terus meningkat, karena DPR selalu mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan reformasi struktural. Kita terus meningkatkan belanja modal, pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia," jelas Novanto.

Novanto juga berharap momentum reformasi perbaikan iklim usaha ini tetap bisa dijaga dengan baik, seiring dengan terjaganya stabilitas politik dan keamanan. Jika tidak, potensi pertumbuhan ekonomi bisa melambat dan menjadi beban pembangunan. "Butuh kerjasama semua pihak, dari mulai DPR dan pemerintah, maupun dengan para stakeholder terkait. Sehingga proyeksi perekonomian kita tetap positif. Kita ingin di tahun 2018 Indonesia akan semakin sibuk dengan berbagai pembangunan, bukan sibuk dengan perpecahan," tutup Novanto