Ketua DPD Partai Golkar Provinsi
Papua, Klemen Tinal mengatakan rekomendasi Munaslub tersebut diambil dalam
Rapat Pleno Diperluas Partai Golkar Papua yang digelar di Kantor DPD Golkar di
Jayapura. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua mendesak
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional
Luar Biasa (Munaslub) memilih pengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
“Pleno diperluas ini untuk menyikapi
perkembangan kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto,” kata
Klemen yang ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Papua di Jayapura,
Selasa (5/12/17) malam. Rapat pleno itu juga merekomendasikan harapan DPD
Partai Golkar Provinsi Papua agar figur Ketua DPP Partai Golkar yang terpilih
harus berkualitas, berkapasitas dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme). Klemen menegaskan tugas dari Ketua Umum Partai Golkar yang baru
nantinya harus bisa membenahi DPP Partai Golkar dari pungli agar bisa
mendongkrak elektabilitas partai berlambang Pohon Beringin itu. “Kalau nantinya
Munaslub itu akhirnya berjalan juga memilih Ketua DPP yang baru itu yang
berkualitas, berkapasitas dan bebas dari KKN. Kita minta bebas dari KKN,
contohnya Pak Airlangga,” kata Wakil Gubernur Papua ini.
Ia mengingatkan pentingnya
pembenahan internal partai dan tidak melulu menganggap permasalahan yang
menimpa Partai Golkar akibat faktor eksternal. Selain itu, ia juga mengingatkan
agar tidak terlena dengan capaian suara kedua tertinggi yang diraih pada Pemilu
2014 lalu. “Kita tidak boleh bangga, kita nomor 2 se-Indonesia. Elektabilitas
kita (Golkar) 12 persen lebih tapi nomor satunya 30 persen sekian, wah jauh banget,”
kata Klemen menegaskan. Mantan Bupati Kabupaten Mimika ini tetap yakin Golkar
masih memiliki banyak kader mumpuni yang akan mampu mengangkat elektabilitas
partai. Terpenting, kata Klemen, agar Golkar tidak lagi ‘tersandera’ karena
perilaku pribadi dari orang tersebut. “Jadi kami hanya mencontohkan seperti Pak
Airlangga, tapi tidak harus Pak Airlangga. Bisa Airlangga satu atau Airlangga
dua. Seperti Idrus Marham, Azis Syamsuddin, asalkan dia orang baik dan partai
tidak lagi ‘tersandera’ karena orang,” kata Klemen.
Seperti diketahui, Ketua Umum
Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk
elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 2,314 triliun. Dari keterangan
sejumlah saksi kunci, Novanto bersama mantan Ketua Partai Demokrat Anas
Urbaningrum diduga sebagai dalang korupsi e-KTP ini. Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri
yakni Irman dan Sugiharto telah divonis hukuman penjara dalam kasus korupsi
e-KTP ini.
No comments:
Post a Comment