Penetapan Paket Cagub – Cawagub Golkar Terhambat

Data Survei kandidat untuk Pilgub Bali 2018 hingga kini belum masuk SMRC, gara-gara terkendala bencana erupsi Gunung Agung. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-NTB-NTT DPP Golkar, AA Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi, mengatakan pelaksanaan survei kandidat dan pengambilan sampel dengan metode yang ditentukan SMRC sudah dilaksanakan di Bali. Namun, saat akan dilakukan pengiriman data ke SMRC, terjadi kendala. 

“Karena erupsi Gunung Agung, data yang kita kirim terlambat masuk ke Jakarta. Masalahnya, Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban sempat ditutup,” ungkap Gus Adhi. Data hasil pengambilan sampel di Bali yang melibatkan 1.200 responden, tidak bisa dikirimkan ke Jakarta lewat email. Pasalnya, data tersebut me-rupakan data mentah. “Ada 1.200 responden yang diambil dari Bali. Itu data yang mentahan, belum diolah, tidak bisa dikirimkan lewat email. Banyak itu datanya. Itu sebabnya, terlambat dan baru kemarin (Sabtu) masuk datanya,” tandas Gus Adhi yang juga anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali.

Karena kondisi seperti ini, Gus Adhi mengisyaratkan bukan tak mungkin hasil survei Cagub-Cawagub Bali terlambat untuk diumumkan. Semula, DPP Golkar akan mengumumkan paket Cagub-Cawagub Bali untuk Pilgub 2018 berdasarkan hasil survei, 6 Desember 2017 lusa. “Mudah-mudahan tidak terlambat. Kita harapkan hasil survei bisa dibuka 6 Desember nanti. Tapi, dengan kondisi ini, bisa saja molor,” keluh politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Badung yang notabene putra dari politisi gaek mantan anggota DPR RI Dapil Bali 2009-2014, I Gusti Ketut Adhiputra ini. Gus Adhi menegaskan, mengolah data hasil survei mentahan bukanlah perkara mudah. “Pengalaman kita bekerjasama dengan LSI itu, kan perlu waktu untuk mengolah data. Apalagi, bukan hanya survei dari Bali saja yang ditangani (SMRC, Red). Jadi, perlu akurasi, karena harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Tapi, DPP Golkar akan berusaha tepat waktu,” ujar Gus Adhi yang kini duduk Komisi IV DPR RI. Soal tiket rekomendasi bisa bermasalah, karena gonjang-ganjing Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan usulan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, menurut Gus Adhi, itu tidak ada pengaruhnya. “Apanya yang berpengaruh? Nggak berpengaruh. Roda organisasi Golkar kan tetap berjalan,” kilah Gus Adhi. Bagaimana kalau terjadi perubabahan paket calon? Menurut Gus Adhi, soal siapa yang berwenang menandatangani rekomendasi paket calon untuk tarung Pilgub Bali 2018, dikomunikasikan oleh DPP Golkar dengan KPU RI. “Kami sudah komunikasi dengan KPU. Kalau terjadi perubahan Cagub-Cawagub, siapa yang berwenang menandatangani dari DPP Golkar, sudah kita komunikasikan dan konsultasikan dengan KPU.”

Menurut Gus Adhi, dirinya selaku Korwil Bali DPP Golkar tidak mau berandai-andai soal kewenangan menandatangani Surat Rekomendasi Cagub-Cawagub. “Sekarang sudah ada Plt (Pelaksana Tugas) Ketua Umum DPP Golkar (maksudnya, Idrus Marham, Red). Saya juga sempat mengecek Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah, bahwa surat rekomendasi itu diterbitkan DPP Partai pengusung. Nah untuk otentiknya, ini kita konsultasikan terus,” tegas Gus Adhi. Gus Adhi sendiri sebelumnya berinisiatif melakukan survei dan simulasi 6 pasangan Cagub-Cawagub untuk Pilgub 2018. Enam paket simulasi yang disurvei itu masing-maisng

1.       I Ketut Sudikerta-IB Rai Dharmawijaya Mantra (Kerta-Dharma), 

2.       Ketut Sudikerta-Gede Pasek Suardika (Kerta-Pasek),

3.       Ketut Sudikerta-Wisnu Bawa Tenaya (Kerta-WBT),

4.       Rai Mantra-Sudikerta (Dharma-Kerta),

5.       Rai Mantra-Gede Sumarjaya Linggih (Dharma-Sulinggih),

6.       Rai Mantra-Wisnu Bawa Tenaya (Dharma-WBT).

Ketut Sudikerta alias SGB (Sudikerta Gubernur Bali) adalah Ketua DPD I Golkar Bali yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali 2013-2018. Politisi asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini sudah direkomendasi DPP Golkar sebagai Cagub Bali ke Pilgub 2018. DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali pun sudah bulat ikrarkan SGB sebagai Cagub Bali 2018. Sedangkan Rai Mantra adalah kandidat non kader yang kini menjabat Walikota De-npasar. Rai Mantra sebelumnya sempat mental dari pencalonan di PDIP, karena ngotot minta posisi Cagub Bali 2018---yang direkomendasikan DPP PDIP untuk Wayan Koster. Sementara Gede Pasek Suardika adalah politisi asal Singaraja, Buleleng yang kini Wakil Ketua Umum DPP Hanura dan sekaligus anggota DPD RI Daopil Bali. Sebaliknya, Wisnu Bawa Tenaya adalah tokoh non kader mantan Danjen Kopassus dan Pangdam IX/Udayana yang kini menjabat Ketua Umum PHDI Pusat. Sedangkan Gede Sumarjaya Linggih alias Demer adalah politisi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng yang kini anggota Dewan Pakar DPP Golkar dan duduk di DPR RI Dapil Bali. 

Sekretaris DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan, berdasarkan hasil rapat DPD I Golkar Bali dengan para Ketua DPD II Golkar Ka-bupaten/Kota se-Bali, beberapa waktu lalu, Ketut Sudikerta selaku Ketua DPD I Golkat Bali diberi keleluasaan untuk menentukan siapa pasangan Cagub-Cawagub yang diusung partainya ke Pilgub 2018. Intinya, Sudikerta dipersilakan menentukan siapa kandidat yang layak diusung, baik Cagub maupun Cawagub, dengan mengikuti perkembangan politik yang terjadi.  "Ya, artinya menentukan pasangan calon yang layak diusung atas dasar perkembangan politik yang berkembang," ujar Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, tadi malam. Sugawa Korry menyebutkan, Sudikerta alias SGB telah ditetapkan menjadi Cagub Bali 2018 atas keputusan DPP Golkar dan dukungan DPD II Golkar Kabupaten/Kota se-Bali. SGB diberi deadline sampai 20 Desember 2017 untuk memutuskan. "Ya, kita sudah serahkan ke Pak Sudikerta, deadline sampai 20 Desember untuk dia memutuskan pasangan calon. Kita tunggu saja," tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuati, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Survei DPP Golkar : “Ahyar Abduh Posisi Teratas Pilgub NTB 2018”

Elektabilitas Ahyar Abduh mulai mengganggu Ketua DPD I Partai Golkar NTB H Suhaili FT. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar telah melakukan survei dari tanggal 19-24 Oktober 2017 lalu. Dengan menggunakan jasa Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasilnya, Wali Kota Mataram dua priode H Ahyar Abduh berada dalam posisi teratas. Baik secara pribadi sebagai Calon Gubernur (Cagub), maupun saat berpasangan dengan Mori Hanafi.

Ada beberapa simulasi yang dilakukan. Baik secara perseorangan tokoh atau dengan pasangan. Misalnya, pada simulasi dengan posisi dukungan cagub tertutup dengan tujuh calon. Pada simulasi ini, nama Ahyar berada paling atas dengan dukungan 19,5%. Lalu di bawahnya ada nama Bupati Lombok Timur Ali BD dengan 16,6%, HM Suhaili FT 12,0%, Zulkiflimansyah 8,2%. Berikutnya di nomor lima ada nama Jamaludin Malik 5,0%, Faruk Muhammad 4,3%, dan di posisi buncit ada nama Zulkifli Muhadli dengan 3,9%. Sedangkan 30,5% memilih untuk merahasiakan jawaban. Begitu juga untuk simulasi dukungan Cagub dengan 5, 4, dan 3 tokoh. Urutan di atas tidak berubah banyak. Menanggapi hal itu, Ahyar tampak kalem. Ia juga mengaku sempat mendengar adanya survei yang dilakukan DPP partai yang membesarkan namanya itu. “Tapi hasilnya belum saya cermati lebih mendalam,” ujar Ahyar santai. Soal namanya yang terus muncul dalam berbagai simulasi tokoh, Ahyar mengaku hanya perlu mensyukuri saja. Pada dasarnya, ia tetap akan terus berupaya sekuat tenaga agar dirinya bisa dapat dukungan luas dari masyarakat hingga pesta demokrasi 2018 nanti digelar. “Saya masih harus terus berjuang,” jawabnya.

Nama Ahyar tidak hanya jago dalam perseorangan. Tapi, saat berpasangan dengan Mori Hanafi, dalam simulasi 5, 4, dan 3 pasangan, calon yang diusung Partai Gerindra dan PPP ini, tetap diprediksi memenangi pertarungan. Menariknya, untuk Ali BD ada dua simulasi pasangan yang dibuat. Pertama dengan Hj Putu Selly Andayani dan Gede Sakti. Walau posisi Ali dan pasangannya tidak berubah di nomor urut dua setelah pasangan Ahyar dan Mori, dampaknya justru pada pasangan Suhaili-Amin. Saat Ali berpasangan dengan Selly, pasangan Suhaili-Amin berada pada posisi ketiga. Tapi saat Ali menggandeng Gede Sakti, Suhaili-Amin justru terpental ke nomor empat. Digantikan pasangan Zulkifilimansyah-Siti Rohmi Djalilah. “Saya sekarang tidak terlalu proaktif (mengejar dukungan),” ujar Ahyar. Ia mengisyarakatkan, caranya mencari dukungan selama ini membuatnya nyaman. Sehingga dalam persoalan dukungan partai politik, ia tidak terlalu ngotot mengejar dukungan Partai Golkar. “Apalagi Pak Ketum (Setya Novanto) sedang menghadapi persoalan, jadi kita lihat saja,” cetusnya. Ia tak menampik banyak persepsi yang muncul selama ini. Seolah-olah ada kubu-kubu tidak hanya di daerah, bahkan di tingkat DPP. Sebagai kader Golkar yang sudah lama bergabung, Ahyar mengaku tahu persis apa yang terjadi di dalam. “Padahal tidak ada seperti itu (kubu-kubu),” kilahnya.

Upaya ia meraih dukungan Golkar juga masih dalam taraf wajar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Realitanya, lanjut dia, masyarakat dan kader Golkar di NTB sudah tahu dirinya bakal bertarung dalam Pilgub NTB. “Saya juga secara formal sudah mengajukan untuk diberi kesempatan bisa maju dalam Pilkada NTB dengan menggunakan kendaraan Golkar,” terangnya. Tapi diam-diam, Ahyar mengisyarakatan dirinya punya keyakinan besar. Dukungan Golkar bisa saja mengarah pada dirinya. Ia sadar betul, Golkar tidak mudah mengambil keputusan. Semua akan didasari pertimbangan dan tingkat popularitas dan elektabilitas kader partai. “Saya yakin Golkar ingin menang,” tegasnya. Dengan kata lain, Ahyar sangat percaya diri dengan popularitas dan elektabilitas yang dibangun selama ini. Ia yakin pada akhirnya nanti partai berlambang Pohon Beringin ini, bisa saja berbalik arah mendukung dirinya. “Ditambah lagi dengan persoalan internal partai, ini juga kenceng saya dengar ingin Munaslub,” ujarnya.

Internal Golkar khususnya di tingkat kabupaten, juga ia dengar terus mencari solusi atas persoalan hukum yang menjerat ketua umumnya. Bagaimana agar persoalan yang ada bisa selesai dengan baik dan membuat partai besar ini, bisa menatap pemilu dengan penuh keyakinan. “Ndak tahu seperti apa kebijakan partai itu, terkait dengan pilkada apakah semua rekomendasi yang keluar akan direvisi lagi kalau ada pengurus baru? Saya tidak tahu itu. Digelitik dengan pertanyaan apakah Munaslub bagian dari episode yang ditunggunya, Ahyar tertawa. Ia lalu menegaskan jika dirinya siap menunggu apapun hasilnya nanti. “Saya tetap menunggu. Dari dulu,” imbuhnya.

Poitisi Golkar Papua, Benhur TM : “Belum Bisa Operasikan Pasar Mama Papua”

Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, hingga saat ini pengelolaan Pasar Mama Papua yang terletak di Jalan Percetakan Negara atau tepatnya di depan Hotel Aston Jayapura, belum bisa dioperasikan. "Saya sudah mengambil sikap bahwa itu tanggung jawab saya. Tinggal penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Jayapura," kata Benhur di Grand Abe Hotel Jayapura, Senin (4/12/17).

Untuk bisa mengoperasikan Pasar Papua, yang merupakan bantuan dari Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, sebelum diberikan maka tidak boleh dikelola secara langsung, karena menyalahi aturan. "Dasarnya mana untuk mengelola. Kan ada hibah dulu. Itu yang kami tunggu saat ini. Untuk hak ulayat, kami bukan bayar dengan uang tapi kami upayakan dengan menjadikan petugas kebersihan, parkiran untuk kami libatkan di pasar Mama Papua itu," imbuhnya.

Masalah lahan, sementara ini sedang menunggu, apakah ditangani Pemerintah Kota Jayapura atau Pemerintah Provinsi Papua.  "Tidak ada masalah hanya tinggal menunggu hibah tanah dari pusat, kemudian mengatur itu dengan baik. Kami tetap melibatkan pengurus pasar Mama Papua yang sudah mengurus sebelumnya," tambahnya.

Wakil Gubernur Papua Menjadi Ketua DPD I Golkar Papua

Klemen Tinal yang juga Wakil Gubernur Papua didapuk memimpin Partai Golkar Provinsi Papua untuk periode 2017-2020.

Pelantikan berlangsung di Hotel Alisson Sentani, Jayapura, Papua, Sabtu 2 Desember 2017, oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.

Dengan dilantiknya Klemen, maka ini menjadi periode kedua ia menjabat sebagai ketua Partai Golkar Papua. Usai dilantik, Klemen menyatakan tekad untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Bumi Cendrawasih. “Golkar Papua akan kembali berjaya di ujung timur Indonesia, karena Golkar adalah sahabat rakyat,” jelasnya. Yang terpenting, proses kaderisasi Golkar Papua harus berjalan secara berkesinambungan agar misi memperjuangkan kepentingan rakyat terus terpatri dalam diri seluruh kader. “Kaderisasi sangat penting. Partai harus terus eksis dalam memperjuangkan mensejahterakan rakyat Papua,” imbuhnya. Perbedaan di tubuh Partai Golkar sudah berakhir, dan kini bersatu untuk memajukan partai. “Tidak ada lagi friksi. Kini semua kader Golkar bersatu untuk mengembalikan kejayaan partai di Papua,” tambahnya.

Untuk Pilgub Papua, Klemen Tinal optimistis kalau dirinya yang kembali berpasangan dengan Lukas Enembe, yang diusung tujuh partai pendukung, akan kembali memimpin Papua lima tahun ke depan. “Kami percaya rakyat masih inginkan kami berdua pimpin Papua untuk periode selanjutnya,” tegas Klemen. Dalam sambutannya usai melantik Klemen Tinal, Lodewijk berharap dalam pilkada serentak 2018 yang akan berlangsung di tujuh kabupaten di Papua, Golkar mampu memperjuangkan kadernya untuk duduk sebagai kepala daerah.

DPD I NTT : “Munaslub Partai Golkar tetap akan dilakukan”

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengatakan, DPD NTT setuju dengan dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Namun, tetap mengikuti mekanisme dan putusan DPP Partai Golkar. Ia mengatakan, pilihan 31 DPD Provinsi lainnya yang sudah mengusulkan untuk dilakukannya Munaslub, sesuai dengan aturan main dan asas Partai Golkar. Namun, keputusan tetap berada di DPP Golkar. "Kami memahami dan mengerti pilihan 31 DPD prop (provinsi) lainnya usulkan Munaslub dan itu sesuai aturan main, tetapi semua kembali harus dibahas dan diputuskan dalam pleno DPP PG (Partai Golkar) apakah merubah putusan yang lama atau membuat putusan baru," tambahnya.

Munaslub Partai Golkar tetap akan dilakukan, karena Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketum. Namun, keputusan dilakukan atau tidaknya Munaslub harus menunggu praperadilan dari Setya Novanto. "Jadi sebenarnya kita tunggu saja, tenang-tenang saja, kita ikuti saja aturan main yang ada dalam putusan pleno, karena apapun juga keputusan DPD 1 mendorong Munaslub juga, akan dibahas lagi di putusan DPP," tambahnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan, sebanyak 31 DPD I Partai Golkar atau lebih dari 90% setuju dan mendukung diselenggarakannya Munaslub. Menurut Mekeng, hanya tiga DPD I lagi yang belum mendukung diselenggarakannya Munaslub yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Barat. Ketiga DPD I tersebut, menurut Mekeng, diharapkan dapat segera bergabung dengan 31 DPD I lainnya yang telah mendukung diselenggarakannya Munaslub. "Berdasarkan AD/ART Partai Munaslub dapat diselenggarakan jika didukung minimal 2/3 DPD I," kata Mekeng

Politisi Golkar jayapura Buka Pelatihan Jurnalistik Media Online Anti Hoax

Asosiasi Media Siber Online (AMSI) menggelar pelatihan jurnalistik media online anti hoax di Kota Jayapura, Papua, Senin, 4 Desember 2017. “Saya sudah seperti teman dengan pers. Saya besar karena pers. Kota Jayapura terkenal di Inodnesia dan luar negeri karena pers. Begitu juga penghargaan yang sudah di dapat Pemerintah Kota Kayapura,” 

kata Politisi Golkar yang juga Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano saat membuka kegiatan ditandai dengan penabuhan Tifa.

Pelatihan yang dilaksanakan di Grand Abe Hotel Jayapura dihadiri sebanyak 60 jurnalis dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat baik cetak, maupun online, dengan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. “Profesi jurnalis sangat penting di era globalisasi karena menghubungkan komunikasi di berbagai wilayah tanpa batas terkait peristiwa sebagai sarana informasi,” kata Benhur. Wali Kota Jayapura dua periode ini selalu mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapuara untuk tidak menjauhi wartawan. “Kalau tak mau didatangi wartawan berarti ada apa-apanya. Saya terkenal karena pers. Saya bangga dengan wartawan. Siapa yang menguasai media maka dia menguasai dunia,” kata Benhur. Benhur mengingatkan kepada jurnalis khususnya di Kota Jayapura untuk terus meningkatkan kapasitas sebagai jurnalis yang profesional dan bertanggungjawab. “Menyampaikan informasi yang damai dan menyejukkan. Memiliki kompetensi sehingga menerbitkan berita dengan manerik dan sesuai fakta,” pungkasnya.

Adanya pelatihan dua hari dari 4-5 Desember 2017 itu, Benhur berpesan kepada peserta agar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga, materi yang disampaikan narasumber dapat di serap agar tulisannya menarik dan berimbang. “Jangan bikin opini dalam pemberitaan. Pemerintah Kota Jayapura selalu terbuka dan transparan. Harapan saya menjadi agen perubahan dan menjadi contoh bagi sesama jurnalis,” tambahnya.

DPD I NTT Partai Golkar Belum Teken Desakan Munaslub

Suara DPD I atau tingkat provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menggaungkan desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hampir bulat. Dari total 34 DPD, tinggal satu DPD I Golkar yang belum bersedia menandatangani dukungan munaslub. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD I Golkar Jawa Barat yang juga inisiator desakan Munaslub, Dedi Mulyadi. Dedi menyatakan, setelah 31 DPD bertemu Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/11), dua DPD telah mengkonfirmasi akan menandatangani surat dukungan. ”Papua dan Papua Barat, Sulsel juga akan melengkapi,” kata Dedi. Menurut Dedi, tinggal satu DPD saja yang belum menandatangani desakan munaslub, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT). Dedi berharap NTT bisa melengkapi desakan munaslub itu menjadi suara yang bulat dan utuh. Namun, meskipun NTT tidak mendukung, surat desakan Munaslub itu tetap akan disampaikan pekan ini. ”Hari Rabu (6/12) akan kami sampaikan ke DPP,” ujar bupati Purwakarta itu. Sebagai informasi, Ketua DPD I NTT Melki Laka Lena pernah menyampaikan penolakan dukungan Munaslub, demi komitmen patuh pada putusan pleno Partai Golkar pada 21 November. Sesuai prosedur, begitu surat DPD I itu masuk, DPP Partai Golkar harus segera memproses. Menurut Dedi, DPP harus segera menggelar rapat pleno untuk membentuk kepanitiaan munaslub. Dedi berharap tanggal pelaksanaan Munaslub juga bisa diputuskan dalam pleno. ”DPP tidak bisa menolak usulan DPD, karena ini prosedur yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, mekanisme pelaksanaan munaslub bisa disuarakan oleh DPD. Dalam hal ini, DPD I Golkar harus mengirimkan surat resmi terlebih dahulu kepada DPP untuk dibahas dalam pleno. ”Sampai saat ini, keputusan Partai Golkar masih berdasar pada pleno terakhir, bahwa Partai Golkar menunggu keputusan praperadilan,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal. Menurut Ical, pleno yang diambil DPP Partai Golkar itu sah dan sesuai mekanisme organisasi. Karena itu, wanbin menyatakan dukungan atas keputusan pleno. Meski begitu, hasil pleno bisa saja dianulir, jika memang ada perkembangan terbaru yang juga didasarkan pada peraturan organisasi Partai Golkar. ”Keputusan pleno hanya bisa dianulir oleh pleno, atau mekanisme yang lebih tinggi seperti Rapimnas dan Munas atau Munaslub,” ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu. Karena itu, Ical meminta kepada siapapun untuk bersabar dan menunggu. Semua proses harus dijalankan sesuai dengan mekanisme internal, agar prosesnya berjalan lancar dan tanpa kegaduhan. ”Kita harus membiasakan taat pada aturan organisasi,” tandasnya.

Terkait dengan potensi sejumlah kader yang akan maju dalam munaslub, Ical memberikan apresiasi kepada siapapun yang ingin maju. Menurut dia, nama-nama yang sudah muncul merupakan kader yang pernah dia pilih menjadi pengurus harian, saat menjabat ketua umum. ”Saya dengar ada pak Airlangga, pak Idrus, pak Aziz, ada bu Titiek juga. Semuanya bagus,” tandasnya. Sementara itu Ketua DPD I Golkar NTT Melki Laka Lena yang dikonfirmasi terkait sikapnya yang tidak mau menandatangani persetujuan Munaslub Golkar menegaskan dirinya tidak akan menandatangani Munaslub Golkar. “Benar saya belum tanda tangan dan saya tidak akan tanda tangan. Saya mau ikut aturan main dan mekanisme di partai,” jelas Melki dihubungi melalui telepon selular malam tadi. Aturan main yang dimaksudkannya adalah sesuai hasil pleno DPP Golkar dan 34 DPD I Golkar 25 November di Hotel Sultan Jakarta. “Saat itu semua sepakat tidak melakukan Munaslub sampai dengan keputusan pra peradilan. Tapi kenapa sekarang berubah lagi. Padahal keputusan itu adalah pleno DPP yang dihadiri semua DPD I,” ujar Melki. Namun Melki menghormati keputusan 33 DPD I Golkar lainnya yang mendukung Munaslub. “Saya hargai sikap teman-teman. Karena semua akan berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya. Dia mengatakan, sikap DPD I tersebut akan dibawa ke DPP untuk diplenokan. Pleno DPP yang akan memutuskan pelaksanaan Munaslub. “Tidak serta-merta langsung dilaksanakan Munaslub, harus melalui pleno DPP,” ujarnya. Dirinya yakin DPP akan berpatokan pada hasil pleno sebelumnya tanggal 25 November. “Kalau mau Munaslub kenapa tidak langsung disampaikan pada 25 November. Kenapa baru sekarang,” tanya Melki. Ditanya apabila DPP menyetujui pelaksanaan Munaslub, Melki mengatakan, sebagai pengurus partai dirinya menghargai.